Ketua DPRD Magetan, Suratno, menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada eksekutif, tetapi membutuhkan dukungan regulasi, penganggaran, serta pengawasan yang konsisten dari legislatif.
“DPRD akan memastikan program ini memiliki payung kebijakan yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai. Kami juga akan melakukan fungsi pengawasan agar gerakan pilah sampah benar-benar berjalan hingga tingkat desa dan sekolah,” tegas Suratno.
“Kami mendorong adanya regulasi yang lebih tegas terkait kewajiban pemilahan sampah dari sumbernya. Jika budaya ini terbentuk, maka beban TPA bisa ditekan secara signifikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Sumantri dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan Magetan yang ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Wakil Bupati Kang Suyat juga menyoroti bahwa sekitar 75 persen sampah rumah tangga merupakan sampah organik yang dapat diolah melalui pemilahan dan pengomposan di tingkat rumah tangga. Dengan pemilahan sejak awal, volume sampah yang dibuang ke TPA dapat ditekan secara signifikan.
Gerakan ini diikuti Forkopimda, perangkat daerah, TNI/Polri, instansi vertikal, perbankan, kecamatan, sekolah dan lembaga pendidikan, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
DPRD Magetan berharap, melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang berkelanjutan, Gerakan Pilah Sampah dan Jumat Bersih tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi budaya kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Magetan. (Gus)
0 Komentar