Bentuk nyata program ini adalah pelatihan aplikasi pintar berbasis web bagi aparatur desa, yang digelar Senin (4/8/2025) dan dihadiri tokoh masyarakat Magetan, Sujatno.
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas digital perangkat desa dalam pengelolaan administrasi, pelayanan publik, serta komunikasi dengan warga.
Sebelumnya, tim PKM Unesa telah melakukan observasi dan forum group discussion (FGD) bersama aparatur desa pada Juni dan Juli 2025. Program ini juga menjadi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
Dalam arahannya, Sujatno memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan Unesa. “Peningkatan kemampuan aparatur desa menjadi hal krusial agar pelayanan publik dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya berharap melalui pelatihan ini dapat menjadi langkah praktis dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik di Desa Mojorejo,” ujarnya.
Pelatihan diikuti kepala desa, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparatur desa, tim Unesa, serta Sujatno. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan kuat terhadap penguatan kapasitas aparatur desa melalui literasi digital.
Direktur Kampus 5 Unesa, Prof Dr Sarmini M Hum, menegaskan bahwa program ini adalah komitmen universitas untuk mendekatkan riset dan inovasi kepada masyarakat.
“Pelatihan aplikasi pintar berbasis web ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Mojorejo, serta dapat menjadi role model bagi desa lain di Kabupaten Magetan,” jelasnya.
Adapun materi yang diberikan meliputi pengenalan standar pelayanan minimal desa (SPM Desa), pengelolaan sistem informasi desa berbasis web, teknik administrasi, dan pengelolaan keuangan desa. Peserta juga dibekali simulasi praktik dan studi kasus untuk menemukan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, Unesa berkomitmen terus mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa dalam menghadapi era digital. Harapannya, tata kelola pemerintahan desa bisa berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.
0 Komentar