Riyono Caping Dorong APBN untuk Petani dan Nelayan Naik hingga 15 Persen

Lawutv.com JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan porsi anggaran yang lebih besar melalui APBN, yakni sebesar 10 hingga 15 persen.

Pernyataan tersebut disampaikan Riyono menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dalam pembahasan APBN 2027 di hadapan DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo berulang kali menegaskan pentingnya sistem ekonomi nasional yang berlandaskan UUD 1945 Pasal 33, yakni ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ekonomi nasional adalah ekonomi Pancasila yang berbasis kekeluargaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat kekeluargaan itu berarti kebersamaan dan gotong royong, bukan kapitalisme maupun neoliberalisme yang bertentangan dengan jati diri ekonomi bangsa,” ujar Riyono.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII itu menilai kesejahteraan bangsa tidak akan tercapai tanpa kesejahteraan petani dan nelayan. Menurutnya, sektor pertanian dan perikanan selama ini terbukti menjadi penopang utama ekonomi nasional, terutama saat Indonesia menghadapi krisis.

“Ketika pandemi Covid-19 melanda dan kondisi ekonomi nasional terguncang, yang tetap menjadi penyangga ekonomi adalah rakyat kecil, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang jumlahnya jutaan di seluruh Indonesia. Karena itu, petani dan nelayan harus ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.

Riyono juga menyoroti capaian sektor pertanian yang dinilai cukup membanggakan. Hingga tahun 2026, produksi Gabah Kering Panen (GKP) nasional disebut mencapai 54 juta ton dengan stok cadangan beras pemerintah sekitar 5,3 juta ton.

Meski demikian, ia menilai sektor nelayan masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait biaya operasional melaut. Harga BBM subsidi dinilai masih relatif aman, namun harga BBM non subsidi yang berada di kisaran Rp27 ribu per liter dinilai memberatkan para nelayan.

“Pidato Presiden Prabowo menunjukkan perhatian besar kepada petani dan nelayan sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Karena itu, dukungan tidak cukup hanya lewat kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui keberpihakan anggaran sebesar 10 hingga 15 persen dari APBN,” pungkas Riyono.