Ali Robert : Perlu Pemahaman Tentang Pokir Untuk Masyarakat, Hukum Tidak Memandang Saudara
LAWUTV.COM Magetan – Penetapan Ketua DPRD Magetan bersama lima orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD menyita perhatian luas publik. Beragam tanggapan dan sudut pandang bermunculan, mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum tersebut.
Ketua DPD Partai Gelora Magetan, Ali Robert, menilai peristiwa ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang apa itu Pokir dan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Menurutnya, selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar Pokir, sehingga mudah muncul asumsi negatif.
“Yang pertama, banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu pokir. Pokir itu anggarannya seperti apa, dikelola oleh siapa, bentuk proposalnya bagaimana, dan penerapannya seperti apa. Harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk menjelaskan itu kepada masyarakat,” ujar Ali, Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan, minimnya sosialisasi berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Tanpa pemahaman yang utuh, publik bisa dengan mudah menggeneralisasi bahwa setiap penggunaan dana Pokir identik dengan praktik korupsi.
Lebih lanjut, Ali menyebut kasus ini juga menjadi pelajaran penting dalam konteks demokrasi, khususnya terkait perilaku pemilih dan praktik politik uang. Ia menilai, fenomena politik uang masih menjadi persoalan klasik yang berdampak pada kualitas kepemimpinan.
“Kasus ini membuka wawasan masyarakat tentang bahaya politik uang. Selama ini, dalam setiap hajatan pemilihan, yang sering muncul adalah siapa yang punya uang dan siapa yang memberi uang. Akibatnya, mereka yang ingin mendapatkan jabatan menggunakan cara itu, dan setelah terpilih berusaha mengembalikan modalnya,” jelasnya.
Ali mendorong partai politik untuk lebih serius menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan pola pikir pemilih menjadi kunci untuk memutus mata rantai politik uang.
“Partai politik tidak boleh hanya fokus pada mobilisasi massa. Harus ada narasi, pengetahuan, dan pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat. Di Partai Gelora, kami berkomitmen menjalankan hal tersebut,” tegasnya.
Di sisi lain, DPD Partai Gelora Magetan juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana Pokir tersebut secara transparan dan akuntabel. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.
“Kami berharap semua praktik korupsi bisa dibongkar secara jelas, sehingga masyarakat tahu mana yang benar-benar amanah dan mana yang tidak,” pungkas Ali.
Kasus ini diharapkan menjadi titik balik dalam memperbaiki tata kelola anggaran serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Magetan.

Tidak ada komentar