Dalam rakor tersebut, Kemendagri mencatat tren inflasi Desember 2025 mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Data menunjukkan inflasi year on year (yoy) Desember 2025 terhadap Desember 2024 mencapai 2,92 persen, sedangkan inflasi month to month (mtm) tercatat sebesar 0,64 persen.
Sekjen Kemendagri menilai kondisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi kinerja pengendalian inflasi secara menyeluruh. Ia mengingatkan agar rakor tidak hanya menjadi agenda seremonial tanpa tindak lanjut nyata di lapangan.
“Rakor ini harus menjadi sarana evaluasi. Pemerintah daerah harus berani mengoreksi kinerjanya dan membandingkan capaian inflasi dengan daerah lain. Jangan sampai kalah dengan daerah yang justru tengah menghadapi bencana,” tegas Tomsi.
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan hanya soal menjaga stabilitas harga, namun juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat serta komitmen daerah dalam menyukseskan program nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah.
Sejumlah komoditas strategis menjadi sorotan dalam rakor tersebut, di antaranya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan beras. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat menjadi penyumbang utama inflasi Desember 2025, baik secara bulanan maupun tahunan, dengan andil terbesar berasal dari cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, dan beras.
Menjelang Ramadan, Kemendagri meminta pemerintah daerah segera menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat koordinasi, menjaga pasokan, serta menyiapkan langkah antisipatif guna meredam lonjakan permintaan yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Rakor juga diisi paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dinamika ekonomi sepanjang 2025, termasuk pengaruh harga emas dunia, pergerakan BBM nonsubsidi, penyesuaian harga hasil tembakau, hingga dampak kebijakan diskon tiket transportasi terhadap inflasi.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional memaparkan berbagai program stabilisasi pangan yang telah dijalankan sepanjang 2025 serta rencana lanjutan pada 2026, seperti Gerakan Pangan Murah, penyaluran SPHP, bantuan pangan, hingga penguatan distribusi dan kios pangan. Kementerian Perdagangan turut menekankan pentingnya pengawasan harga dan kelancaran distribusi di tingkat daerah.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magetan mengikuti rakor tersebut secara daring yang dipimpin oleh Bupati Magetan Nanik Sumantri bersama jajaran Forkopimda, OPD terkait, serta seluruh camat se-Kabupaten Magetan.
0 Komentar