Tak hanya fokus pada APBD 2026, DPRD Tubaba juga mengambil langkah strategis dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun anggaran 2026. Langkah ini merupakan wujud komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Tubaba.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, perwakilan Pemerintah Daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Tubaba. Suasana diskusi yang konstruktif dan penuh semangat kolaborasi mewarnai jalannya rapat. Diharapkan, sinergi antara berbagai elemen masyarakat ini akan menghasilkan APBD yang aspiratif, transparan, dan akuntabel.
Ketua DPRD Tubaba dalam sambutannya menyampaikan bahwa APBD 2026 harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. "Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Tubaba," tegasnya.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Rudi Riyansah membacakan sejumlah surat penting yang menjadi dasar pembahasan APBD dan Propemperda, antara lain:
- Surat usulan Raperda dalam Program Pembentukan Daerah tahun 2025 (Nomor: 100.3.1.2/343/I.02/Tubaba/2025).
- Surat dari Bupati Tubaba terkait Raperda tentang APBD tahun 2026 (Nomor: 900/1814/III.02/Tubaba/2025).
- Surat penyampaian judul 3 (tiga) Raperda usulan insentif DPRD tahun 2026 (Nomor: 170/428/I.11/Tubaba/2025, tanggal 3 Oktober 2025).
- Undangan rapat paripurna (Nomor: 005/683/I.11/Tubaba/2026, tanggal 10 Oktober 2025).
Rudi Riyansah menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna adalah pembicaraan tingkat I atas Raperda APBD tahun anggaran 2026 dan penandatanganan MoU Propemperda tahun 2026. "Kedua agenda ini sangat penting untuk memastikan pembangunan Tubaba berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku," ujarnya pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tubaba telah menyepakati bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2026 akan memuat 15 (lima belas) Raperda. Komposisinya terdiri dari 3 (tiga) Raperda usulan inisiatif DPRD dan 12 (dua belas) Raperda usulan dari pihak eksekutif.
Berikut adalah daftar 15 (lima belas) Raperda yang akan menjadi fokus pembahasan:
- Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepalo Tiyuh
- Raperda tentang Perangkat Tiyuh
- Raperda tentang Badan Permusyawaratan Tiyuh
- Raperda tentang Penyelenggaraan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Raperda tentang Fasilitas Pondok Pesantren
- Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
- Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
- Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2027
- Raperda tentang Perencanaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Seksual
.
0 Komentar