Tak hanya itu, RDP juga menghadirkan Dinas Koperasi dan UKM, Forum Koperasi Rukun Makmur, serta perwakilan Polres Magetan yang kini tengah menyelidiki kasus yang menyeret dana masyarakat tersebut.
Ketua Komisi B, Rita Haryati, mengaku prihatin dan menyesalkan kondisi yang terjadi. Menurutnya, tanda-tanda tidak sehat sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir.
“MSI ini memang sudah tidak sehat sejak 2021. Kami sangat menyesal belum bisa memberikan solusi terbaik bagi warga yang menjadi korban. Namun kami akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda dan Kapolres agar Magetan tetap kondusif,” ujarnya.
Rita juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dalam menyimpan dana di koperasi. Tawaran bunga tinggi, katanya, patut dicurigai.
“Pastikan lembaga keuangan itu diawasi LPS dan OJK. Jangan tergiur janji manis. Biasanya itu yang jadi awal mula masalah,” tambahnya.
Soal pengawasan, Rita menyebut Dinas Koperasi sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. Namun, ia mengakui ada kelemahan sistemik yang perlu dibenahi.
“Secara administrasi MSI terlihat baik. Tapi tak ada audit langsung, hanya mengandalkan laporan tahunan dari koperasi. Padahal laporan itu ternyata dimanipulasi,” beber Rita.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Magetan, Kartini, menjelaskan bahwa pihaknya sudah lama mendorong pembinaan lewat Forum Rukun Makmur sejak 2017. Selain itu, sosialisasi regulasi seperti Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 juga rutin dilakukan.
“Kami punya tim fungsional pengawas yang rutin menilai kesehatan koperasi. Setelah kasus MSI mencuat, kami langsung buka posko pengaduan di 10 cabang MSI di Magetan,” ujarnya.
Data sementara dari Dinas Koperasi menunjukkan jumlah pengaduan yang masuk dari anggota MSI sudah mencapai ratusan. Sebagian besar mengeluhkan simpanan yang tak bisa dicairkan, bahkan sejak awal Ramadan.
“Kami terus menerima laporan, tiap hari bisa puluhan hingga seratusan. Data itu sedang kami klasifikasikan, termasuk nilai simpanan masyarakat yang tertahan,” jelas Kartini.
Di sisi lain, Komisi B mendorong aparat penegak hukum bergerak cepat. Mengingat besarnya potensi kerugian dan jumlah korban yang terlibat, penyelidikan harus transparan dan tuntas.
“Kalau ada unsur pidana, harus ditindak tegas. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap koperasi rusak total hanya karena satu kasus,” tegas Rita.
Komisi B juga berencana menggelar pertemuan lanjutan bersama Forkopimda untuk membahas langkah mitigasi dan perlindungan terhadap para korban.
Meski kasus MSI menghebohkan, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan aksi-aksi yang memperkeruh suasana. Ketua Komisi B menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami paham keresahan masyarakat. Tapi jangan bertindak sendiri. Serahkan proses hukum kepada kepolisian. Kami di DPRD akan mengawal penuh,” ujar Rita.
Dinas Koperasi pun mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum bergabung ke koperasi. Legalitas, sistem pengawasan, serta struktur organisasi koperasi harus menjadi pertimbangan utama.
“Jangan hanya lihat bunga. Lihat juga siapa pengurusnya, bagaimana kinerjanya, dan apakah koperasi itu aktif melakukan RAT dan melapor ke dinas,” pungkas Kartini.
0 Komentar