Jangan Biarkan Peternak Ayam Petelur Rakyat Menjadi Korban Pasar

MAGETANLAWUTV.COM -  Gelombang protes peternak ayam petelur yang bermula dari Magetan hingga meluas ke berbagai daerah di Jawa Timur menjadi alarm serius bagi pemerintah. Anjloknya harga telur di tingkat peternak hingga hanya berkisar Rp21.000–Rp22.000 per kilogram, sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram, telah menempatkan peternak rakyat pada posisi merugi.(2/6/26)

Kondisi ini tidak bisa dianggap sebagai fluktuasi pasar biasa. Ketika harga jual berada di bawah biaya produksi dalam waktu yang cukup lama, maka ancaman kebangkrutan menjadi kenyataan yang harus dihadapi peternak. Ironisnya, hal tersebut terjadi di tengah kondisi stok telur nasional yang justru melimpah.

Data menunjukkan bahwa pada akhir 2025, stok telur nasional mencapai 6,52 juta ton, sementara kebutuhan nasional di luar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekitar 6,225 juta ton. Artinya, terdapat surplus sekitar 295 ribu ton. Ketersediaan pasokan yang melimpah seharusnya menjadi modal untuk menjaga stabilitas harga, bukan malah menjatuhkan kesejahteraan peternak.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi IV, Riyono Caping, menyampaikan usulan yang patut mendapat perhatian serius. Menurutnya, peternak ayam petelur rakyat membutuhkan dua hal utama, yakni kepastian harga dan jaminan penyerapan produksi melalui Program Makan Bergizi Gratis yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

Usulan tersebut sangat rasional. Program MBG yang saat ini menjadi salah satu program strategis nasional memiliki kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Telur merupakan sumber protein yang ideal dan mudah didistribusikan. Karena itu, sangat logis apabila pemerintah menjadikan peternak rakyat sebagai pemasok utama kebutuhan telur dalam program tersebut.

Langkah-langkah bantuan yang selama ini dilakukan, seperti pembelian telur oleh ASN maupun pemberian subsidi jagung kepada peternak, memang patut diapresiasi. Namun, bantuan tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan peternak adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan usaha mereka.

Pemerintah perlu memastikan Harga Acuan Pembelian (HAP) benar-benar berjalan di lapangan. Harga telur di tingkat peternak harus dijaga minimal berada pada kisaran yang memungkinkan peternak memperoleh keuntungan wajar untuk melanjutkan produksi. Selain itu, Satgas Pangan harus aktif mengawasi praktik pembelian oleh pihak-pihak besar yang berpotensi menekan harga di bawah ketentuan.

Lebih dari itu, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program MBG harus diarahkan untuk menyerap produk peternak lokal. Kebijakan ini bukan hanya menyelamatkan peternak rakyat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional melalui rantai pasok yang sehat dan berkeadilan.

Peternak ayam petelur rakyat adalah salah satu pilar penting penyedia protein bagi masyarakat Indonesia. Jika mereka terus merugi dan akhirnya menghentikan usaha, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh peternak, tetapi juga oleh konsumen dan stabilitas pangan nasional.

Pemerintah tidak boleh menunggu hingga gelombang aksi semakin meluas. Saatnya hadir dengan kebijakan yang tegas, berpihak, dan berkelanjutan. Sebab menjaga peternak tetap bertahan bukan sekadar menyelamatkan sebuah usaha, melainkan menjaga kedaulatan pangan bangsa.(Gus )