Hari Lingkungan Hidup 2026, Aktivis Perempuan NTT Bunyikan Alarm Krisis Iklim dan Ancaman Pembangunan Ekstraktif

KUPANGLAWUTV.COM – Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lagi sekadar persoalan perubahan cuaca, tetapi telah berkembang menjadi krisis keadilan sosial dan gender yang memperparah kerentanan masyarakat, terutama perempuan. Kondisi tersebut mengemuka dalam webinar bertajuk “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT” yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Webinar tersebut menghadirkan tiga aktivis perempuan, yakni Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, Horiana Yolanda dari WALHI NTT, dan Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas. Ketiganya menyoroti keterkaitan erat antara krisis iklim, pembangunan ekstraktif, serta meningkatnya ketimpangan gender di wilayah NTT.

Dalam pengantarnya, penyelenggara menegaskan bahwa perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, hingga meningkatnya kerawanan pangan telah menambah beban kerja perawatan yang selama ini banyak dipikul perempuan. Situasi tersebut juga mendorong migrasi sebagai strategi bertahan hidup, yang pada akhirnya meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Selain dampak perubahan iklim, para narasumber juga menyoroti berbagai proyek pembangunan dan investasi yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup masyarakat. Ekspansi proyek ekstraktif, termasuk pengembangan energi panas bumi di Pulau Flores, disebut berpotensi mengancam akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan jika tidak disertai partisipasi yang bermakna dari warga terdampak.

Perempuan di Garis Depan Krisis

Magdalena Eda Tukan menekankan bahwa perempuan di Flores memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan benih lokal dan praktik pertanian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.

Menurutnya, di tengah dampak krisis iklim dan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, perempuan menghadapi beban berlapis. Mereka tidak hanya bertanggung jawab memastikan ketersediaan pangan dan air bagi keluarga, tetapi juga menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas.

Eda juga mengkritisi agenda transisi energi yang dijalankan melalui proyek-proyek skala industri tanpa pelibatan masyarakat secara memadai. Ia menilai pendekatan tersebut berisiko mengabaikan kebutuhan dan kepentingan perempuan yang selama ini bergantung langsung pada sumber daya alam.

Pembangunan Ekstraktif Dinilai Perparah Kerentanan

Sementara itu, Horiana Yolanda dari WALHI NTT menjelaskan bahwa kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil, memiliki curah hujan rendah, serta didominasi bentang alam karst dan savana menjadikan daerah ini sangat rentan terhadap berbagai bencana ekologis.

Namun di tengah kerentanan tersebut, berbagai proyek pembangunan terus diperluas, mulai dari infrastruktur skala besar, pariwisata berbasis investasi, perkebunan monokultur, pertambangan, proyek panas bumi, hingga industri tambak garam.

“Pembangunan yang bersifat ekstraktif tidak hanya gagal menyelesaikan akar persoalan krisis iklim, tetapi juga mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, air, dan sumber penghidupan,” ujarnya.

Menurut Hori, ekspansi investasi yang terus berlangsung justru menciptakan beban berlapis bagi masyarakat dan memperdalam ketidakadilan sosial maupun ekologis di NTT.

Krisis Iklim Tidak Netral Gender

Dalam sesi pemaparan berikutnya, Linda Tagie mengulas bagaimana perempuan menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang semakin diperparah oleh krisis iklim.

Ia menjelaskan bahwa tubuh, pikiran, ekspresi, dan hasil kerja perempuan sering kali menjadi ruang yang dipenuhi diskriminasi dan eksploitasi. Perempuan yang menyuarakan penolakan terhadap proyek pembangunan tertentu kerap menghadapi stigmatisasi, pembungkaman, hingga pelemahan peran mereka dalam ruang publik.

Linda menilai krisis iklim bukanlah fenomena yang netral terhadap gender. Sebaliknya, dampaknya lebih besar dirasakan perempuan karena mereka berada di garis depan dalam menjaga ketahanan keluarga dan komunitas.

“Pengalaman dan pengetahuan perempuan masih sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok yang paling terdampak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti berbagai regulasi yang dinilai berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia maupun kerusakan lingkungan.

Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan harus memastikan perempuan menjadi subjek utama yang didengar, diakui pengetahuannya, serta dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Momentum Refleksi Hari Lingkungan Hidup

Melalui webinar ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas mengajak publik melihat krisis iklim tidak hanya sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan keadilan sosial, ekonomi, dan gender.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Sedunia 2026 menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan yang dijalankan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan terkait lingkungan dan transisi energi tidak mengorbankan hak-hak masyarakat, khususnya perempuan yang selama ini menjadi penjaga utama keberlanjutan sumber-sumber kehidupan.

Menurut para narasumber, masa depan lingkungan hidup di NTT tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan mengurangi emisi atau membangun proyek energi baru, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip keadilan ekologis dan keadilan gender ditempatkan sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan pembangunan.