Ketua Gelora Magetan: DPRD Harus Jadi Mitra Kritis Pemerintah, Bukan Sekadar Lembaga Formal
Menurutnya, polemik ini menjadi momentum penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa sebenarnya tugas DPRD dan bagaimana hubungan kerja antara legislatif dengan eksekutif dalam pemerintahan daerah.
Robert menilai, selama ini masih banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh peran DPRD. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap DPRD hanya sebatas lembaga pengusul program pembangunan semata.
“DPRD itu memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPRD bukan pelaksana kegiatan proyek. Yang menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan anggaran adalah eksekutif melalui OPD,” tegas Robert.
Ia menjelaskan, dalam sistem pemerintahan daerah, legislatif dan eksekutif sejatinya adalah dua lembaga yang harus berjalan seimbang.
DPRD bertugas menyusun regulasi bersama kepala daerah, membahas dan menyetujui anggaran, sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Hubungan DPRD dengan pemerintah daerah itu adalah kemitraan. Bukan atasan dan bawahan. DPRD harus mampu menjadi pengontrol agar kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Terkait kasus pokir yang kini terus menggelinding dan memunculkan gejolak besar di tengah masyarakat, Robert meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun ia juga menegaskan, fenomena ini harus menjadi evaluasi bersama, baik bagi legislatif maupun eksekutif.
“Kasus ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan individu atau kelompok tertentu. Ini harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Robert, pokok pikiran DPRD sejatinya merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti mekanisme perencanaan dan aturan hukum yang berlaku.
“Pokir itu bukan proyek pribadi anggota DPRD. Itu aspirasi rakyat yang harus masuk dalam sistem perencanaan pemerintah daerah. Karena itu, eksekutif juga punya peran besar dalam proses verifikasi, penganggaran, hingga pelaksanaan,” imbuhnya.
Partai Gelora Magetan, lanjut Robert, memandang situasi yang terjadi saat ini telah menimbulkan kegelisahan luar biasa di masyarakat hingga tingkat bawah. Kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan pemerintahan menjadi taruhannya.
“Kami prihatin karena dampaknya luas.
Masyarakat jadi gaduh, muncul saling curiga, bahkan kepercayaan terhadap lembaga negara ikut menurun. Karena itu semua partai politik harus introspeksi. Politik harus kembali pada nilai pengabdian, bukan sekadar kepentingan,” tandasnya.
Robert juga mengingatkan agar kasus yang sedang berjalan tidak dijadikan alat untuk membangun opini liar maupun saling menjatuhkan antar kelompok politik.
Menurutnya, masyarakat saat ini membutuhkan ketenangan dan kepastian bahwa pemerintahan tetap berjalan untuk kepentingan rakyat.
“Gelora berharap proses hukum berjalan objektif dan profesional.
Di sisi lain, roda pemerintahan harus tetap fokus melayani masyarakat. Jangan sampai energi daerah habis hanya karena konflik politik yang berkepanjangan,” pungkasnya.
About lawutv
Tidak ada komentar