Dari Audiensi Menuju Solusi Nyata untuk Peternak

LAWUTV.COM MAGETAN - Turunnya harga telur ayam di tingkat peternak kembali menjadi alarm serius bagi dunia peternakan rakyat di Kabupaten Magetan. Ketika harga telur hanya berada di kisaran Rp19 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram, sementara biaya pakan masih tinggi, kondisi ini jelas membuat para peternak kecil berada di ujung ketidakpastian. Situasi tersebut bukan hanya persoalan untung dan rugi, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha rakyat yang selama ini menjadi penopang ekonomi pedesaan.( 12/5/26)

Audiensi yang digelar Pemerintah Kabupaten Magetan bersama para peternak ayam petelur di Pendopo Surya Graha patut diapresiasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah. Kehadiran bupati, sekda, kapolres, hingga sejumlah asosiasi peternak menunjukkan bahwa persoalan ini memang tidak bisa dianggap remeh. Namun pertanyaan besarnya, apakah forum-forum seperti ini akan benar-benar melahirkan solusi konkret, atau hanya berhenti sebagai rutinitas seremonial yang berakhir tanpa eksekusi nyata?

Selama ini persoalan peternak telur sebenarnya berulang. Ketika harga naik, masyarakat mengeluh. Ketika harga jatuh, peternak menjerit. Ironisnya, negara sering hadir hanya sebagai penonton yang baru bergerak setelah keresahan membesar. Padahal peternak rakyat membutuhkan jaminan keberlanjutan usaha, bukan sekadar janji akan dicarikan solusi.

Langkah Pemkab Magetan yang mengimbau ASN membeli telur lokal tentu baik, termasuk rencana branding “Telur Magetan Lebih Anteb” maupun dukungan terhadap pemasaran melalui koperasi. Tetapi langkah-langkah tersebut belum cukup menjawab akar persoalan. Sebab yang paling dibutuhkan peternak saat ini adalah kepastian pasar dan kestabilan harga.

Di sinilah pemerintah daerah harus berani mengambil kebijakan yang lebih kuat dan terukur. Jangan sampai peternak hanya diberi harapan tanpa perlindungan nyata ketika harga jatuh. Pemerintah perlu memastikan ada mekanisme penyerapan telur rakyat secara berkelanjutan, terutama saat produksi melimpah dan harga anjlok.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya bisa menjadi peluang besar untuk membantu menyerap hasil produksi telur lokal. Jika dijalankan serius dan terintegrasi dengan peternak daerah, program ini berpotensi menjadi bantalan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas permintaan telur di pasaran.

Namun pertanyaannya, apakah implementasi MBG benar-benar berpihak kepada peternak lokal?

Jangan sampai kebutuhan telur dalam program nasional justru diisi oleh distributor besar dari luar daerah, sementara peternak rakyat di Magetan tetap kesulitan menjual hasil produksinya. Pemerintah daerah harus memastikan ada regulasi dan keberpihakan yang jelas agar telur dari peternak lokal menjadi prioritas utama dalam rantai pasok program MBG.

Kesepakatan bahwa telur akan masuk menu MBG tiga kali dalam seminggu memang menjadi kabar baik. 

Tetapi tanpa sistem penyerapan yang jelas, transparan, dan berkelanjutan, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi wacana sesaat. Peternak membutuhkan kepastian volume penyerapan, harga yang layak, dan pola distribusi yang tidak merugikan mereka.

Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan langkah jangka panjang. Ketergantungan peternak terhadap fluktuasi pasar membuat usaha peternakan rakyat sangat rentan. Ketika harga pakan naik dan harga telur turun bersamaan, peternak kecil praktis tidak memiliki ruang bertahan. Banyak yang akhirnya menjual ayam lebih awal atau bahkan gulung tikar.

Karena itu, keberpihakan pemerintah tidak cukup diwujudkan lewat audiensi dan imbauan moral semata. Harus ada kebijakan nyata yang benar-benar dirasakan peternak. Misalnya membangun sistem cadangan pangan berbasis telur, memperkuat koperasi peternak, mempermudah akses distribusi, hingga mendorong industri olahan telur agar hasil produksi tidak seluruhnya bergantung pada pasar harian.

Peternak rakyat sesungguhnya tidak meminta dimanjakan. Mereka hanya ingin ada kepastian bahwa ketika bekerja keras memproduksi pangan, negara tidak membiarkan mereka jatuh sendirian saat harga pasar ambruk.

Jika pemerintah serius ingin menjaga ketahanan pangan daerah, maka menjaga keberlangsungan peternak rakyat harus menjadi prioritas. Sebab tanpa peternak yang kuat, ketahanan pangan hanya akan menjadi slogan tanpa fondasi nyata. (Red)