12 Kali WTP, Saatnya Magetan Menjaga Integritas Tata Kelola

LAWUTV.COM MAGETAN - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Magetan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun berturut-turut patut diapresiasi. Raihan ini bukan sekadar simbol prestasi administrasi, melainkan cermin konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.(29/5/26)

Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional, capaian ini menjadi modal penting bagi Magetan untuk terus membangun kepercayaan masyarakat. Tidak mudah mempertahankan opini WTP secara berkelanjutan, karena dibutuhkan sinergi antara kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, hingga seluruh unsur pengelola keuangan daerah.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin, opini WTP sejatinya bukan tujuan akhir. WTP adalah konsekuensi dari tata kelola yang benar, bukan sekadar penghargaan yang dikejar setiap tahun. Karena itu, integritas dalam pengelolaan anggaran harus tetap menjadi fondasi utama.

Peringatan terkait pengelolaan honorarium dan pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD menjadi catatan penting. Penggunaan anggaran daerah harus benar-benar tepat sasaran, sesuai aturan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Jangan sampai tata kelola yang terlihat baik di atas kertas justru menyisakan persoalan dalam implementasi di lapangan.

Magetan tentu tidak ingin capaian 12 kali WTP ternodai oleh praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun ketidakpercayaan publik. Oleh sebab itu, disiplin anggaran, pengawasan internal, serta transparansi penggunaan keuangan daerah harus terus diperkuat.

Lebih dari itu, masyarakat juga berharap penghargaan ini sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur yang baik, pendidikan yang maju, kesehatan yang terjangkau, hingga pelayanan birokrasi yang cepat dan bersih harus menjadi dampak nyata dari tata kelola keuangan yang sehat.

Bupati Magetan Nanik Sumantri benar ketika menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya deretan penghargaan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat.(Gus )