Magetan, Lawutv.com -- Pemerintah Kabupaten Magetan kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) VI, sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan Lembah Srimpi, Desa Randugede, Kamis (29/01/2026), menjadi forum strategis dalam menyerap sekaligus menyelaraskan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan agar sejalan dengan arah kebijakan prioritas daerah.
Musrenbang kali ini mengusung tema penguatan infrastruktur ekonomi guna mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Pemerintah Daerah, OPD terkait, TNI-Polri, para kepala desa dan lurah, serta tokoh masyarakat setempat.
Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro yang akrab disapa Kang Suyat, menegaskan Musrenbang bukan hanya agenda seremonial, melainkan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Ini bentuk keseriusan bersama. Aspirasi masyarakat akan dibahas dengan DPRD agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujar Kang Suyat usai membuka kegiatan.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan DPRD agar program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta memiliki peluang besar untuk direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
Sementara itu, Camat Plaosan, Dian Maheru, menyampaikan terdapat tujuh usulan prioritas yang diajukan dari wilayah Kecamatan Plaosan.
“Ada tujuh usulan prioritas dari desa-desa di Plaosan, serta 31 kegiatan lain yang masih belum disepakati,” jelasnya.
Prioritas tersebut meliputi pelebaran jalan di ruas strategis, pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengaspalan jalan lingkungan, rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, hingga pengembangan seni budaya serta pariwisata berbasis kearifan lokal.
Usulan program tersebar di sejumlah wilayah, seperti Plaosan, Nitikan, Randugede, Dusun Ojung RW 03, Kelurahan Sarangan, hingga Desa Dadi.
Dian menambahkan, seluruh usulan telah dilengkapi rincian volume kegiatan, lokasi, sasaran manfaat, estimasi anggaran, serta OPD tujuan seperti DPUPR, Dinas PMD, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Harapannya, aspirasi masyarakat dapat terakomodasi tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Gus)
0 Komentar