Kepala DPMPTSP Menyatakan 31 Maret 2026 Batas Akhir Kepengurusan Ijin SIPA

LAWUTV.COM MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus berupaya mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus izin pengambilan air bawah tanah atau Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (SIPA).( 6/11/25)

Kepala DPMPTSP menyampaikan bahwa selama ini masyarakat sering mengalami kesulitan dalam proses pengurusan izin, meskipun mekanismenya sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi perizinan.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan mengurus izin air bawah tanah. Karena itu, kami berupaya membantu dengan menghadirkan tim dari Geologi Bandung untuk memfasilitasi langsung proses pengurusan SIPA di Magetan,” ujar Condrowati

DPMPTSP menggelar kegiatan pendampingan selama dua hari, termasuk klinik coaching yang berlangsung di Pendopo Surya Graha , agar pemohon dapat langsung mempraktikkan proses pengajuan perizinan secara daring.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengatasi kendala teknis yang sering muncul, seperti kelengkapan gambar, foto, atau data kedalaman sumur,” jelasnya.

Menurut Condrowati sasaran kegiatan ini mencakup berbagai pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah, seperti klinik kesehatan, kolam renang, peternakan, perikanan, dan sektor pariwisata.
Hingga saat ini, DPMPTSP mencatat sekitar enam puluh pelaku usaha di Magetan sudah memiliki izin SIPA, sementara puluhan lainnya masih dalam proses.
“Kami terus mendorong agar semua pelaku usaha segera mengurus izin, karena batas waktu pengurusan berlaku hingga 31 Maret 2026 sesuai ketentuan nasional,” tegasnya

Ia menambahkan, pengurusan izin SIPA tidak dikenakan biaya alias gratis, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai pembayaran.
“Tidak ada biaya dalam proses perizinan ini. Kami juga pastikan tidak ada sanksi atau denda bagi yang baru mulai mengurus, asalkan sebelum batas waktu yang ditetapkan,” ungkapnya

Untuk membantu proses teknis seperti pengukuran kedalaman sumur, DPMPTSP akan terus berkoordinasi dengan tim dari Geologi Bandung.
“Jika masyarakat kesulitan dalam pengukuran atau dokumentasi, kami siap menghadirkan bantuan teknis dari Bandung,” pungkasnya.

Dengan adanya pendampingan langsung ini, Pemkab Magetan berharap seluruh pelaku usaha dapat segera menuntaskan kewajiban perizinan air bawah tanah sebelum batas waktu berakhir, demi tertib administrasi dan keberlanjutan sumber daya air di daerah.