LAWUTV.COM || JAKARTA - Raker Kementan dan Komisi IV DPR berjalan cukup dinamis, paparan Mentan ke komisi empat mendapatkan masukan dan pertanyaan tajam dari semua anggota DPR.
“Pengajuan anggaran 2026 sebesar 44 T untuk percepatan kedaulatan pangan mendapatkan dukungan dari semua fraksi dengan catatan bagi kementan” papar Riyono Caping Aleg DPR FPKS dapil 7 Jatim.
Anggaran 2026 saat ini sedang diajukan oleh semua kementrian lembaga pemerintah kepada DPR, pagu indikatif yang disetujui oleh Kemenkeu dan Bapenas per juni 2025 bagi kementan baru 13 Trilyun.
Perubahan pola penggangaran di eksekutif tahun 2025 - 2026 khususnya di KL menjadi acuan bahwa program harus sejalan dengan Asta Cita Presiden.
“Anggaran berbasis out put dan hasil berkelanjutan bagi pengentasan kemiskinan nasional, masyarakat perdesaan masuk kategori miskin dan rentan miskin bahkan miskin ekstrim. Komisi IV mendorong agar Kementan lebih detail dan tepat sasaran” tambah Riyono
Arahan Presiden kedaulatan pangan harus secepatnya dicapai, salah satunya untuk sektor perikanan kelautan dengan optimalisasi pangan biru. 3000 Trilyun APBN, anggaran ini harusnya bisa fokus untuk pembangunan maritim.
“Idealnya anggaran KKP itu besar, saya cukup sedih dan mempertanyakan komitmen kenapa anggaran hanya 3,6 T? Ini habis untuk gaji dan operasional KKP saja” kata Riyono.
Riyono mengusulkan anggaraj KKP minimal 2,5% dari APBN atau kurang lebih 75 Trilyun, memang mungkin aneh dan bisa jadi belum ada sejarahnya anggaran KKP sebesar itu. Namun untuk mengurus 17 ribu pulau dan mensejahterakan jutaan nelayan tidak mudah. (*)
0 Komentar