LAWUTV.COM || MADIUN - Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Gerakan Rakyat Tangkap Koruptor (F-Gertak) bersama Aliansi Anti Korupsi Kota Pendekar menggelar mimbar bebas di Taman Sumber Umis, Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (20/5/2025) pagi.
Aksi ini merupakan bentuk desakan masyarakat sipil terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh Pemerintah Kota Madiun.
Koordinator aksi, Putut Kristiawan, menyebut pihaknya tengah mengawal dua kasus penting yang saat ini sudah dalam penanganan aparat penegak hukum.
“Kami hadir untuk mengawal kasus dugaan penyalahgunaan anggaran dinas dan wewenang pemerintah daerah. Ini menyangkut tanggung jawab moral kami sebagai warga terhadap keadilan dan transparansi,” tegas Putut dalam orasinya.
Putut juga menyoroti pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Winongo yang dinilai tidak memiliki kajian lingkungan maupun perencanaan matang. Ia menyebut proyek tersebut hanya dipublikasikan sebatas ide, tanpa transparansi kepada publik.
“Kami khawatir dampak lingkungan dari pembangunan tanpa kajian bisa menjadi bencana, termasuk potensi racun timbal dari sampah yang mencemari hasil panen masyarakat,” tambahnya.
Dalam pernyataannya kepada media, Putut juga menyebut adanya dugaan manipulasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas oleh sejumlah kecamatan dan kelurahan.
“Selama tiga tahun terakhir, kami menemukan indikasi penggunaan anggaran dengan ID paket kegiatan fiktif, tanpa audit dan investigasi dari inspektorat. Ini cara sistematis melegalkan pencurian uang negara,” tandasnya.
Tak hanya itu, Putut menyinggung kerugian negara sebesar Rp7 miliar dalam kasus yang menjerat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bank Daerah Madiun, yang kini juga ditangani penegak hukum. Ia menilai pengawasan terhadap anggaran pemerintah kota masih sangat lemah.
Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR), Aris Budiono, mengapresiasi aparat keamanan yang telah mengawal aksi damai ini. Ia berharap sinergi antara rakyat dan aparat dapat terus dijaga dalam mengawal proses hukum.
“Korupsi adalah musuh bersama. Rakyat harus terus mengawasi penggunaan anggaran agar tidak diselewengkan,” ucap Aris.
Hal senada disampaikan Heri Sem, Ketua LSM Pedal Madiun, yang menyatakan kesiapannya mengawal Madiun agar bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. “Kami percaya, pengawasan rakyat adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang oleh para aktivis disebut sebagai momentum kebangkitan rakyat dalam melawan praktik korupsi di daerah. (*)
0 Komentar