BBM Nelayan Kian Mencekik, Usulan Semi Subsidi Dinilai Mendesak namun Perlu Pengawasan Ketat
energi mulai terasa hingga ke wilayah pesisir. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi tak hanya membebani masyarakat perkotaan, tetapi juga memukul pelaku usaha perikanan tangkap, khususnya kapal di atas 30 GT. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok hasil laut nasional jika tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping, menegaskan bahwa perlindungan terhadap nelayan kecil harus menjadi prioritas utama. Ia memastikan bahwa BBM subsidi bagi nelayan di bawah 5 GT tetap harus dijaga stabilitas harga dan ketersediaannya.
“Krisis energi akan membawa dampak besar kepada pelaku usaha perikanan tangkap. PKS meminta agar BBM nelayan kecil di bawah 5 GT tetap tersedia dan harganya tidak naik,” ujarnya.
Namun, persoalan utama justru menghantam pelaku usaha perikanan skala menengah. Data menunjukkan, jumlah nelayan kecil di bawah 5 GT mencapai sekitar 200.000, sementara kapal di atas 30 GT hanya sekitar 5.000 unit. Meski jumlahnya lebih sedikit, kapal-kapal ini berperan penting dalam menopang produksi perikanan nasional.
Saat ini, harga BBM non-subsidi untuk sektor perikanan dilaporkan melonjak tajam hingga mencapai Rp25.000–Rp28.500 per liter, jauh di atas harga normal kisaran Rp12.000–Rp13.000 per liter. Lonjakan ini dinilai tidak wajar dan memicu pertanyaan besar terkait distribusi dan tata niaga BBM untuk sektor kelautan.
“Ini jelas memberatkan. Biaya operasional perikanan tangkap sekitar 60 persen berasal dari BBM. Kalau harga melonjak seperti ini, pelaku usaha bisa kolaps,” tambah Riyono.
Kondisi ini memunculkan kritik terhadap pemerintah yang dinilai belum sigap mengantisipasi dampak krisis energi di sektor perikanan. Kebijakan energi selama ini dianggap terlalu berfokus pada sektor darat, sementara kebutuhan nelayan kerap luput dari perhatian serius. Tidak adanya skema khusus untuk kapal skala menengah memperlihatkan lemahnya keberpihakan pada sektor produktif yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan.
Riyono pun mengusulkan agar pemerintah segera menerapkan skema BBM semi subsidi bagi kapal perikanan di bawah 100 GT. Skema ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara menjaga fiskal negara dan memastikan keberlangsungan usaha perikanan.
“PKS mengusulkan pelaku usaha perikanan di bawah 100 GT bisa mendapatkan harga semi subsidi dengan sistem kuota untuk mencegah penyalahgunaan,” tegasnya.
Meski demikian, wacana semi subsidi juga menuai catatan kritis. Tanpa sistem pengawasan yang ketat, kebijakan ini berpotensi membuka celah baru bagi praktik penyelewengan, seperti pengalihan BBM subsidi ke sektor industri lain. Pemerintah dituntut tidak hanya cepat dalam mengambil kebijakan, tetapi juga cermat dalam memastikan distribusi tepat sasaran.
Pengamat energi menilai, akar persoalan bukan sekadar pada harga, tetapi juga pada lemahnya pengawasan distribusi BBM di lapangan. Rantai distribusi yang panjang dan minim transparansi seringkali membuat harga di tingkat nelayan melonjak jauh dari harga resmi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perikanan, tetapi juga masyarakat luas melalui kenaikan harga ikan dan menurunnya pasokan. Pemerintah pun didesak untuk segera melakukan intervensi konkret, bukan sekadar wacana kebijakan.
Di tengah situasi ini, keberpihakan nyata kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan ekonomi maritim nasional. Tanpa langkah cepat dan terukur, krisis energi berpotensi berubah menjadi krisis pangan di sektor kelautan.
About lawutv
Tidak ada komentar